Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung

  • Dibaca: 801 Pengunjung

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1  Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini mempunyai fungsi sebagai  pedoman  dan  arah  perencanaan  pembangunan  selama  lima tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam Peraturan Pemerintah R.I Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi untuk semua urusan wajib dan urusan pilihan, dimana didalamnya termasuk urusan bidang  Pekerjaan  Umum,  urusan  bidang  Penataan Ruang dan urusan  bidang Perumahan   yang  menjadi tugas dan tanggung  jawab dari  Dinas Pekerjaan Umum. Oleh karena itulah perlu disusun rencana pembangunan untuk semua urusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Renstra Dinas  Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung disusun sesuai dengan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun  2010  tentang Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah Nomor  8 Tahun  2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan dokumenperencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun  2013 sampai  dengan 2018. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

1.2  Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan UmumKabupaten KlungkungTahun 2013-2018, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1.    Landasan Idiil     

     Dasar Negara RI, yaitu Pancasila.

2.     Landasan Konstitusional

Undang-Undang Dasar Negara RI, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

 

 

3.     Landasan Operasional 

a.  Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;

b.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor  47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4286);

c.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

d.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

e.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

f.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421);

g.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

h.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

i.    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

j.    Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

k.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

l.    Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

m.Peraturan Pemerintah Nomor 3Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

n.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan  Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

o.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,  Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana  Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

p.  Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014;

q.  Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

r.   Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

s.   Perturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.    Maksud  

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2014-2018 adalah sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang dan bidang perumahan di Kabupaten Klungkung sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

 

2.    Tujuan 

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 disusun  dengan  tujuan untuk :

a.    Menjabarkan visi dan misi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2013-2018;

b. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tahun 2013-2018.

Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2013–2018 dan RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013–2018 mempunyai fungsi pokok sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD Kabupaten/Kota untuk urusan yang sama.

 

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung2013–2018diawali dengan analisis kondisi masa lalu dan saat ini, yang menyangkut hasil yang telah dicapai dan masalah serta tantangan yang dihadapi, kemudian dilakukan identifikasi lingkungan strategik internal dan eksternal. Perumusan visi dan misi, analisis kondisi yang diharapkan, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsisertatahapan lima tahunan dalam RPJMD. Renstra Dinas Pekrjaan Umum Kabupaten KlungkungTahun 2013-2018disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I      :   Pendahuluan

Bab II     :  Gambaran Pelayanan SKPD

Bab III    :  Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab IV    :  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab V     :  Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  

Bab VI    :  IndikatorKinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJM

                            Bab VII  :  Penutup

  • Dibaca: 801 Pengunjung