LAKIP Tahun 2014

  • Dibaca: 763 Pengunjung

RINGKASAN EKSEKUTIF

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung tahun 2014 berisi informasi tentang capaian kinerja selama tahun 2014 sebagaimana direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2014. Akuntabiltas merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian dan diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas Kinerja setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sebagai gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung menetapkan 3 sasaran tahunan yang harus dicapai selama tahun 2014. Sasaran tersebut diwujudkan melalui 12 program strategis. 

Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri diperoleh gambaran sebagai berikut :

1.   Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung sudah dapat mewujudkan/mencapai 3 sasaran tahunan yang ditetapkan;

2.   Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung sudah dapat melaksanakan 12 programsecara efektif.

Dari 3 sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2014, yang menjadi prioritas utama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung adalah bidang Pekerjaan Umum, bidang Perumahan dan bidang Penataan Ruang. Permasalahan yang ditemui dalam proses penyelenggaraan urusan ke-PU-an terhadap pelaksanaan program dan kegiatanyaitu penutupan air dalam pelaksanaan pekerjaan irigasi, adanya perubahan design di lokasi kegiatandan lokasi kegiatan yang belum siap. Solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan adalah berkoordinasi dengan subak untuk sistem buka tutup air, melakukan koordinasi lebih lanjut dengan aparat setempat serta pemilik lahan dan dilanjutkan perubahan design. Jumlah anggaran yang ditetapkan untuk membiayai aktivitas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung selama tahun 2014 sebesar Rp 54.586.695.731,00 dengan realisasi mencapai Rp 49.916.867.123,00 atau 85,95% dari anggaran yang ditetapkan. Secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan ini telah diusahakan sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan yang lazim dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,hemat, efisien dan efektif dengan menghindarkan seminimal mungkin penyalahgunaan anggaran. Beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam pencapaian target kinerjaakan menjadi prioritas dan perhatian dalam perencanaan kinerja ke depan.

  • Dibaca: 763 Pengunjung